Bagai ayam mati diatas lumbung padi.....JARAK Kota Bau-bau dengan Pasarwajo hanya 48 kilometer. Namun, tiuntuk menempuh jarak sedekat itu dibutuhkan waktu lebih dari satu jam. Pasalnya, kondisi jalannya sangat jelek. Lapisan aspal yang membungkus permukaan jalan terkelupas, bahkan banyak yang menyisakan lubang menganga di beberapa bagian.
Kondisi jalan seperti itu sangat kontradiktif dengan predikat Buton sebagai salah satu pulau penghasil aspal alam terbesar di dunia. Potensi aspal itu terhampar dari ujung selatan hingga utara Pulau Buton seluas 70.000 hektar.
Hamparan itu ditaksir mengandung deposit aspal sekitar 350 juta ton dengan kadar aspal (bitumen) bervariasi, mulai 10 sampai 40 persen. Artinya, potensi aspal tersebut tidak akan habis sampai puluhan tahun ke depan. Aspal tersebut berada hanya pada kedalaman sekitar 1,5 meter dari lapisan permukaan tanah.
Kalau mau, Pemerintah Kabupaten Buton sebenarnya bisa mengeruk sendiri aspal alam itu, lalu digelar di seluruh ruas jalan yang ada di daerah tersebut termasuk jaringan jalan pedesaan, supaya seluruh masyarakat Buton terbebas dari buruknya prasarana jalan darat.
Apa sulitnya melakukan hal itu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia melimpah di Pulau Buton? Pemerintah daerah tinggal membeli mesin penggiling untuk menghaluskan butiran aspal yang akan dihampar pada permukaan jalan agar menjadi mulus.
Bila kebijakan seperti itu yang ditempuh, masalah kerusakan jalan poros antara Bau-bau dan Banabungi akan cepat tertanggulangi. Tidak perlu menunggu dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk membeli aspal minyak yang diimpor karena aspal alam sangat melimpah.
POROS jalan yang mengalami kerusakan tersebut merupakan jalur strategis karena menghubungkan Banabungi sebagai ibu kota Kabupaten Buton dengan Bau-bau sebagai kota pelabuhan. Jalur tersebut berstatus jalan provinsi sehingga dana pemeliharaan dan peningkatan kualitasnya disediakan pemerintah provinsi.
Pemindahan ibu kota kabupaten tersebut dari Kota Bau-bau secara resmi baru dilaksanakan 24 April 2004. Karena fasilitas perumahan belum tersedia, sebagian besar pegawai Pemkab Buton masih harus bolak-balik Bau-Bau–Banabungi setiap hari kerja yang jaraknya sekitar 48 kilometer.
Itulah sebabnya fungsi jalan poros yang menghubungkan kedua kota tersebut dinilai sangat vital bagi Kabupaten Buton saat ini, baik dari aspek kelancaran roda pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Olah karena itu, sangat wajar jika kerusakan jalannya dapat segera ditanggulangi, tanpa harus melihat status jalan tersebut, jalan provinsi atau jalan nasional.
Kerusakan jalan ini terasa ironis, karena Pulau Buton merupakan salah satu penghasil aspal alam terbesar di dunia. Selain potensinya melimpah dan mudah diperoleh, bahkan kalau mau bisa dikeruk sendiri, harganya pun lebih murah. Selain itu karena tidak didatangkan dari daerah lain, maka ongkos angkutnya pun menjadi sangat rendah yang berdampak pada murahnya biaya pembangunan jalan.
Namun, potensi alam tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah karena kebijakan pemerintahan yang masih sentralistis. Untuk pembangunan jalan, secara nasional mesti menggunakan aspal minyak (asmin) yang harus diimpor karena produksi aspal minyak Pertamina masih sangat terbatas.
Akibat kebijakan tersebut, potensi aspal alam yang melimpah menjadi sia-sia. Pulau Buton yang merupakan penghasil aspal alam, untuk pelapisan jalannya, juga harus menggunakan aspal minyak hasil impor tersebut yang pasti menguras devisa negara karena harganya mahal.
Purnomosidi Hadjisarosa ketika menjabat Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Pembangunan III Orde Baru dikenal memiliki komitmen kuat dalam pemanfaatan potensi aspal alam yang melimpah itu. Ia menilai aspal butas (Buton Asphalt) memiliki komposisi atau campuran berbagai material yang telah diproses oleh alam dengan begitu sempurna.
Pada masa jabatannya Purnomosidi menyetujui penggunaan aspal butas dengan sistem hotmix, seperti halnya penggunaan asmin yang diimpor itu. Namun, percobaan itu diakuinya belum optimal karena kelemahan sumber daya manusia yang menanganinya dan sama sekali bukan kelemahan aspal butas.
PIHAK yang langsung merasakan dampak dari tidak dipakainya aspal butas adalah PT Sarana Karya (Saka), BUMN di lingkungan Departemen PU yang mengelola penambangan aspal di Pulau Buton.
Di pengujung tahun 1980-an, perusahaan itu terpaksa merumahkan sekitar 600 dari 800 lebih karyawannya karena gaji mereka tidak bisa lagi dibayar. Petunjuk Presiden Soeharto saat itu agar produksi aspal butas ditingkatkan menjadi satu juta ton per tahun, justru mempercepat kejatuhan PT Saka.
Ini disebabkan untuk meningkatkan produksi sebanyak itu PT Saka melakukan investasi pengadaan alat berat, armada truk, peningkatan kapasitas penggilingan bongkahan aspal, dan sebagainya. Namun, ketika kegiatan investasi mulai dilakukan, permintaan aspal butas justru berkurang karena pemerintah menetapkan penggunaan aspal minyak.
Sebetulnya, kontribusi aspal butas bagi kebutuhan aspal di Indonesia hanya sekitar 15 persen. Selebihnya ditutup dengan asmin produk impor sekitar 45 persen dan sisanya, 40 persen, produk Pertamina sebagai residu dari kilang minyak Cilacap.
Setelah kontribusi itu makin kecil, bahkan sering nihil sama sekali, PT Saka dengan karyawan yang jumlahnya terbatas dan sisa-sisa alat yang tak sempat dijual untuk mengurangi kredit bank, masih terus berupaya melakukan inovasi dalam memproduksi aspal butas.
Pada awal tahun 1990-an, misalnya, PT Saka melalui kerja sama dengan sebuah perusahaan di Surabaya, memproduksi aspal butas mikro berukuran sekitar 2 milimeter. Ukuran ini sudah jauh lebih maju dibanding dengan sebelumnya, yang berkisar 12,7 mm (aspal curah). Aspal dengan butiran yang semakin halus itu dikemas seperti semen sehingga pengangkutannya lebih praktis.
Akan tetapi, produk aspal butas tersebut tetap tidak dilirik pasar. Terakhir ini PT Saka giat mengembangkan produk aspal butas yang diharapkan bisa kompetitif dengan asmin. Yaitu produk Buton Granular Asphalt (BGA). Butirannya lebih halus lagi, yakni sekitar 1,2 mm.
Seperti dijelaskan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Saka Sukono, yang mewakili Direktur Teknik La Ode M Syamsul Qamar, produk BGA merupakan bahan siap pakai. Produk ini memiliki bitumen standar dan berfungsi sebagai bahan aditif untuk campuran perkerasan jalan kualitas tinggi.
Menurut Sukono, khusus untuk produk BGA sudah ada yang memesan. Departemen PU, misalnya, tahun 2003 lalu meminta disediakan sebanyak 32.000 ton. Sedangkan China memesan sebanyak 5.000 ton setiap bulan. Namun, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena PT Saka masih kesulitan modal untuk pengadaan mesin pabrik BGA. "Sejak tahun 2002 kami memproduksi jenis BGA itu secara manual," ujarnya.
IMPIAN untuk membangkitkan kembali penggunaan aspal butas tak kunjung menjadi kenyataan. Obsesi yang dibangun adalah pendirian pabrik pemurnian (ekstraksi) aspal butas untuk mengatasi kelemahan aspal alam tersebut selama ini.
Sekitar 10 tahun lalu sudah ada investor yang beraksi terkait dengan rencana pembangunan pabrik ekstraksi di Pulau Buton. Seperti dijelaskan Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Buton M Natsir Andi Baso ketika itu PT Hutama Prima menggandeng dua perusahaan Jepang sebagai penyandang modal.
Perusahaan itu juga melibatkan PT Saka dan Pemda Sultra sebagai mitra kerja sama. Bahkan, naskah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MOU) telah ditandatangani Gubernur Sultra La Ode Kaimuddin, Dirut PT Saka Susanto Harjosukanto, dan Dirut PT Hutama Prima Toki Sugiarto.
Pabrik ditargetkan berproduksi mulai Juli 1998 sebanyak 75.000 ton aspal murni. Dua tahun kemudian, tahun 2000, pabrik itu direncanakan berproduksi dengan kapasitas penuh, 300.000 ton setahun. Limbah aspal berupa limestone (kapur) juga akan dimanfaatkan dengan membangun pabrik semen.
Rencana investasi itu kemudian tak jelas lagi rimbanya setelah terjadi reformasi yang menjatuhkan rezim Orde Baru. "Dengan alasan keamanan dan tiadanya kepastian hukum para penyandang modal mengundurkan diri," tutur Natsir.
Belakangan ini makin banyak calon investor yang berminat membangun pabrik ekstraksi aspal alam di Buton. Tetapi sebegitu jauh, belum ada yang mulai membangun pabrik tersebut. Artinya, realisasi pembangunan pabrik pemurnian aspal di Buton masih merupakan penantian yang panjang bagi masyarakat Buton khususnya dan rakyat Sultra umumnya.
Ditambah kebijakan yang tidak berpihak pada penggunaan asal butas, maka kerusakan jalan di Pulau Buton pun akan terus terjadi dan entah kapan bisa diperbaiki...Kompas, 25 Mei
0 komentar:
Posting Komentar